Perekaman transaksi dan rencana penambahan perangkat
Gunawan menjelaskan bahwa tapping box mencatat transaksi usaha secara otomatis, lalu meneruskan datanya secara real time ke sistem Badan Pendapatan dan Pajak Daerah. Data tersebut menjadi bahan pemantauan penerimaan pajak. Menurut dia, pencatatan ini membantu membuat pelaporan lebih transparan dan menekan potensi kebocoran pajak.
Untuk cakupan pemasangannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung menyebut sekitar 600 perangkat sudah terpasang hingga awal 2026, antara lain di kafe, restoran, dan warung makan. Bapenda merencanakan tambahan 300 unit selama 2026 sehingga jumlahnya diperkirakan menjadi sekitar 900 unit. Pengadaannya melibatkan Bank Lampung sebagai mitra penyedia sistem tapping box.
Temuan ketidaksesuaian data dan sanksi bagi pelaku kecurangan
Dalam pengawasannya, Bapenda menemukan data transaksi tapping box yang tidak sesuai dengan kondisi usaha. Ada setoran pajak yang dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan keramaian tempat usaha tersebut.
Pemkot akan menyegel tempat usaha apabila pelakunya terbukti melakukan kecurangan dengan mematikan tapping box yang sudah terpasang. Bapenda juga memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan pengawasan serta penindakan di bidang pajak daerah.
Gunawan mengingatkan bahwa kewajiban pengusaha tidak berhenti pada penggunaan alat perekam. Restoran, hotel, dan tempat hiburan juga harus membayar pajak tepat waktu agar tunggakan tidak menumpuk dan menghambat penerimaan daerah.
Target pajak dan pembahasan PAD 2026
Bapenda menetapkan sasaran penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp940 miliar. Pajak hotel, restoran, reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk sumber penerimaan yang diandalkan. Target pajak restoran dan reklame masing-masing di atas Rp100 miliar, sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan menyumbang Rp160 miliar.
Dalam laporan realisasi hingga akhir Juni 2026, penerimaan pajak reklame tercatat baru mencapai 43 persen dari target Rp34 miliar yang disebut dalam laporan tersebut.
Sementara itu, proyeksi target PAD Kota Bandar Lampung dalam Perubahan APBD 2026 sekitar Rp2,99 triliun, atau naik sekitar 27,5 persen. Angka ini masih dibahas bersama DPRD Kota Bandar Lampung, belum menjadi target yang ditetapkan.
Gunawan menyatakan pemkot tidak hanya mengandalkan satu jenis pajak untuk mengoptimalkan PAD. "Kita terus optimalkan semua sektor. Pajak kita optimistis akan terus meningkat. Semua potensi kita optimalkan," tuturnya.
Pendampingan bagi usaha yang belum tertib
Badan Pendapatan dan Pajak Daerah akan meneruskan sosialisasi dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Gunawan mengatakan usaha yang belum tertib akan mendapat pendampingan agar mampu memenuhi ketentuan perpajakan. Melalui langkah itu, pemkot berharap kepatuhan meningkat dan pengawasan penerimaan pajak daerah menjadi lebih efektif.
