Kebutuhan pembiayaan dan literasi di Kaltara
Rakornas mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Bagi Kaltara, pembahasan ini berkaitan dengan kebutuhan sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan usaha mikro yang menjadi penopang ekonomi daerah.
Perluasan pembiayaan di Kaltara perlu disertai pendampingan dan literasi keuangan agar warga dapat menggunakan layanan formal secara produktif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilaporkan Fokus Borneo, indeks literasi keuangan Kaltara sebesar 65,25 persen, sedangkan inklusinya mencapai 94,10 persen. Angka nasional masing-masing sebesar 69,57 persen dan 93,61 persen.
TPAKD menjadi wadah kerja sama pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengenali kebutuhan warga, memperluas akses modal, serta menyesuaikan program dengan karakteristik daerah.
Pada Rakorda TPAKD se-Kaltara Semester I, April 2026, perluasan inklusi keuangan telah disepakati sebagai fondasi penguatan ketahanan ekonomi daerah. Peta Jalan TPAKD 2026–2030 juga menempatkan kualitas penggunaan layanan, edukasi keuangan, dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari perluasan akses, disertai keberpihakan kepada UMKM di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembiayaan Rp53,15 triliun dan rencana 2027
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit dan pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun. Pembiayaan untuk periode Agustus hingga Oktober 2026 itu dialokasikan kepada 2.106.401 debitur melalui 343 lembaga jasa keuangan, dengan sasaran UMKM, sektor perikanan, pertanian, dan wirausahawan daerah.
Prabowo turut menyampaikan rencana perluasan pembiayaan produktif pada 2027. "Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal," ujarnya. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus terlihat dari bertambahnya penghasilan rakyat dan membaiknya daya beli keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagaimana dilaporkan VIVA, menjelaskan bahwa target kredit kerakyatan Rp400 triliun pada 2027 direncanakan menjangkau sekitar 26 juta debitur. Instrumen yang disiapkan mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit perumahan, serta kredit alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam pernyataannya pada 22 Oktober 2026, Airlangga menyebut formulasi suku bunga KUR untuk skema baru masih dikaji pemerintah.
DNKK dibentuk, jaringan TPAKD mencakup seluruh daerah
Pemerintah juga mengumumkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam forum tersebut. Menurut siaran pers OJK, dewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Presiden Prabowo menjadi Ketua DNKK, sementara Airlangga Hartarto menjabat Ketua Harian. Posisi Wakil Ketua Harian diisi oleh OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
OJK mencatat, hingga 22 Oktober 2026, seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah memiliki TPAKD. Jumlahnya mencapai 552 tim.
Rakornas turut menjadi ajang pemberian TPAKD Award 2026. Untuk wilayah Kalimantan, penghargaan terbaik tingkat provinsi diraih Kalimantan Barat, tingkat kabupaten oleh Kabupaten Tabalong, dan tingkat kota oleh Kota Pontianak. Kalimantan Utara tidak tercantum dalam daftar penerima penghargaan.
Capaian kredit, rekening pelajar, dan layanan desa
Dalam laporan capaian per 22 Oktober 2026, OJK mencatat penyaluran kredit melalui Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebesar Rp64,85 triliun untuk 2,28 juta debitur. Sementara itu, pembiayaan melalui Program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun bagi lebih dari 103 ribu debitur.
Pada segmen pelajar, jumlah rekening dalam Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencapai 59,36 juta, atau setara dengan 88,83 persen segmen pelajar Indonesia. Untuk layanan desa, Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta orang ke dalam sistem keuangan formal. Program ini juga mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
Hingga 2026, OJK telah menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Hasilnya mencakup pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
