Keberlanjutan usaha media
Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut masuknya penerbitan surat kabar cetak dan digital, yang tercatat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 58120, ke dalam pengampuan Kemenekraf. Menurutnya, langkah ini mendukung keberlanjutan usaha media dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/11/2026), yang diberitakan Koran Jakarta, Riefky mengajak pelaku media menghadapi tantangan bersama. "Harus bersatu, hadapi tantangan hari ini," ujarnya.
Riefky menempatkan media sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif, bukan sebatas penyampai informasi. Media juga menjadi penghubung talenta kreatif dengan publik, merek, investor, serta pasar yang lebih luas.
Payung kebijakan dan perluasan subsektor
Untuk pengembangan industri di dalam negeri, pemerintah menggunakan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 sebagai acuan kebijakan 20 tahun. Menurut Kemenekraf, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 yang menetapkan rencana induk tersebut pada 2 Juli 2026.
Pelaksanaannya dikawal Tim Koordinasi Pelaksanaan Rindekraf yang dibentuk Presiden dengan melibatkan 26 kementerian/lembaga. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas sebagai Pengarah. Menteri Ekonomi Kreatif menjadi Ketua Harian, didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Wakil Ketua Harian.
Rindekraf memperluas cakupan ekonomi kreatif dari 17 menjadi 21 subsektor. Penerbitan, film, dan periklanan termasuk dalam cakupan tersebut. Empat subsektor yang ditambahkan ialah teknologi baru, konten digital, sulih suara, serta modifikasi otomotif.
Subsektor teknologi baru meliputi AI, blockchain, big data, dan keamanan siber. Sementara itu, konten digital mencakup kreator konten, afiliator, serta perdagangan melalui siaran langsung. Seluruh 21 subsektor dibagi menjadi empat klaster: seni dan budaya; desain; teknologi dan konten digital; serta media dan distribusi kreatif.
Riefky menyebut penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif mencapai sekitar 27,4 juta orang. Generasi Z dan milenial mencakup 63 persen di antaranya, dan 58 persen dari angka tersebut merupakan perempuan. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 7,38 persen, sedangkan ekspornya mencapai sekitar 12 persen dari total ekspor nonminyak dan gas bumi.
Pembagian nilai ekonomi dibawa ke forum internasional
Selain pembinaan di dalam negeri, Riefky menyoroti pembagian nilai ekonomi yang timpang antara kreator konten dan platform digital besar. Menurutnya, persoalan itu perlu dibahas di tingkat internasional. Pemerintah mengangkatnya melalui Jakarta Vision on Creative Economy, dokumen hasil Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif (World Conference on Creative Economy/WCCE) 2026.
Jakarta Vision memiliki empat pilar: teknologi dan transformasi digital; keberlanjutan; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas dan pemberdayaan komunitas. Riefky berharap dokumen ini dapat menjadi landasan resolusi di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut keterangan Kemenekraf, dukungan terhadap dokumen itu datang dari 38 kepala delegasi berbagai negara. Kemenekraf dan Kementerian Luar Negeri akan mengupayakan adopsinya dalam pemutakhiran resolusi PBB 2023 yang dijadwalkan pada akhir 2026, termasuk melalui pembahasan di Sidang Umum PBB.
WCCE Jakarta dan tuan rumah berikutnya
WCCE kelima berlangsung di Jakarta pada 21–23 Oktober 2026 dengan tema "Inclusively Creative: Collective Continuity". Siaran pers Kemenekraf mencatat kehadiran perwakilan lebih dari 82 negara dan tujuh organisasi internasional, termasuk 38 kepala delegasi.
Forum tersebut melibatkan 183 pembicara dan moderator, dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 7.639 orang. Secara terpisah, ajang Creativillage mencatat lebih dari 20.000 pengunjung.
Pada penutupan konferensi di Jakarta, Jumat (23/10/2026), Riefky mengumumkan Glasgow, Inggris Raya, sebagai tuan rumah WCCE 2028.
