Dasar penghentian dan cakupan keputusan
Dalam laporan tersebut, DGTR menyebut porsi impor dari Indonesia selama periode penyelidikan berada di bawah 4 persen dari seluruh impor produk sejenis ke India. Atas dasar itu, DGTR menghentikan penyelidikan terhadap Indonesia dengan mengacu pada Rule 16(1)(d). Otoritas India tidak melanjutkan pemeriksaan atas keberadaan subsidi di Indonesia maupun menetapkan margin subsidinya.
Kasus ini mencakup impor dari Indonesia dan Malaysia, tetapi hanya penyelidikan terhadap Indonesia yang dihentikan. Proses untuk Malaysia tetap berjalan, sementara impor asal Indonesia tidak lagi dimasukkan dalam penilaian dampak impor bersubsidi.
Produk dan periode yang diperiksa
Penyelidikan yang dimulai pada 29 September 2025 itu mencakup CFG dengan ketebalan nominal mulai dari 4 mm sampai dengan 12 mm sesuai standar BIS 14900:2000. Kaca tersebut digunakan antara lain untuk konstruksi, refrigerasi, cermin, dan energi surya.
DGTR menggunakan periode 1 April 2024 sampai 31 Maret 2025, atau 12 bulan, sebagai periode penyelidikan. Untuk menilai kerugian, otoritas juga memeriksa data April 2021 sampai Maret 2022, April 2022 sampai Maret 2023, serta April 2023 sampai Maret 2024, selain data periode penyelidikan.
Dalam proses pengumpulan informasi, DGTR mengirimkan kuesioner kepada PT Mulia Industrindo Tbk sebagai produsen atau eksportir Indonesia yang diketahui. Perusahaan itu tercantum sebagai pihak yang memberikan tanggapan dengan nama PT Muliaglass.
Perkembangan ekspor ke India
ANTARA News melaporkan ekspor CFG Indonesia ke India pada Januari sampai Juli 2026 bernilai 156,35 juta dolar AS. Dibandingkan dengan 70,31 juta dolar AS pada tujuh bulan pertama 2025, nilainya naik 122,4 persen.
Sepanjang 2025, pengiriman CFG ke India mencapai 283,81 ribu ton dengan nilai 112,03 juta dolar AS. Untuk rentang 2023 sampai 2025, ANTARA News mencatat kenaikan volume ekspor sebesar 9,81 persen, sedangkan pertumbuhan nilainya sebesar 0,82 persen.
Pembelaan dan pendampingan eksportir
Pemerintah Indonesia memberikan pembelaan sejak penyelidikan dibuka, dengan menjawab persoalan subsidi yang diajukan otoritas India serta menyerahkan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan dalam siaran pers bahwa Kemendag melibatkan Kedutaan Besar RI New Delhi, Atase Perdagangan RI New Delhi, kuasa hukum, asosiasi, dan pelaku usaha dalam koordinasi selama proses tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyatakan pemerintah akan tetap mencermati dinamika perdagangan di negara mitra. Pendampingan teknis dan koordinasi dengan pelaku usaha juga akan diteruskan untuk mengawal kepentingan eksportir Indonesia yang menghadapi potensi pengenaan bea masuk imbalan.
"Kami juga akan terus memantau perkembangan kebijakan trade remedies di negara mitra dagang, dan memastikan kepentingan eksportir Indonesia terwakili dalam setiap proses penyelidikan yang berpotensi memengaruhi akses pasar ekspor," ujar Tommy.
