Persiapan lahan ubi ungu di Cijeruk
Pemeriksaan awal di Cijeruk menemukan kadar nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat rendah di sejumlah titik, dengan beberapa hasil bahkan tercatat nol. Tanah perlu dipulihkan sebelum penanaman dilakukan.
Metro TV News melaporkan, kebun tersebut diresmikan pada Kamis, 15 Oktober 2026, melalui syukuran dan penanaman perdana secara simbolis. Perwakilan pemilik lahan, Ketua RT setempat, dan manajemen Bumibaru menghadiri kegiatan itu.
Pemilihan ubi ungu sebagai tanaman pertama mempertimbangkan kecocokannya dengan lahan, masa menuju panen yang relatif singkat, dan kebutuhan industri pangan. CEO Bumibaru Ramavito Mountaino menekankan pentingnya menyesuaikan rencana pengembangan dengan lahan dan komoditas. "Pengembangan lahan perlu dimulai dengan perencanaan yang sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan komoditas," ujarnya.
Menghubungkan pemulihan lahan dengan kebutuhan produksi
Kemitraan dengan petani merupakan salah satu jalur industri pangan memperoleh bahan baku. Namun, kondisi tanah dan cara budi daya yang berbeda-beda dapat menyulitkan penjagaan konsistensi pasokan. Bumibaru menerapkan pengelolaan sejak awal produksi, mencakup pemulihan tanah, penataan irigasi, serta budi daya agar sesuai dengan kebutuhan komoditas.
Melalui situs resminya, Bumibaru menyatakan diri sebagai pengembang lahan komersial pertama di Indonesia yang berfokus pada lahan terdegradasi. Perusahaan mengembangkan lahan tersebut menjadi aset bersertifikasi yang siap ditanami. Model bisnisnya mempertemukan pemilik lahan, investor, dan operator dalam proyek yang dapat menerima investasi.
Menurut laporan Warta Ekonomi, sasaran Bumibaru meliputi lahan bekas tambang yang telah direklamasi, kawasan bekas perhutanan yang tidak lagi produktif, serta perkebunan tua yang sudah melewati masa produktifnya.
Bumibaru menilai ketentuan reklamasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang berorientasi pada kepatuhan lingkungan, bukan produktivitas lahan. Dalam pandangan perusahaan, hal itu membuat insentif sistemik untuk meneruskan pemulihan ke tahap pengembangan belum tersedia.
Pengembangan lahan juga membuka ruang kerja sama pengelola, pemilik lahan, dan pelaku industri pangan untuk menyesuaikan hasil pertanian dengan kebutuhan bahan baku.
Hasil pemulihan di Kalimantan Tengah
Di Tangkiling, Kalimantan Tengah, Bumibaru telah memulihkan tanah yang kandungan pasirnya melebihi 90% dengan menggabungkan metode kimia, organik, dan biologis. Setelah pemulihan, pH tanah yang semula 4,40 menjadi 6,01, sedangkan tingkat keberhasilan tumbuh tanaman mencapai 94%.
Area produksi di Tangkiling seluas lebih dari 9 hektare telah menghasilkan panen gabungan pisang, nanas, dan semangka lebih dari 307.000 kilogram. Bumibaru juga mengembangkan bawang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Di Jonggol, Kabupaten Bogor, komoditas yang dikembangkan mencakup durian, pisang, alpukat, cabai, dan semangka. Produksi dari lahan-lahan tersebut ditujukan bagi pasar dalam negeri dan ekspor.
Secara terpisah, situs resmi Bumibaru memuat indikator dampak yang diklaim perusahaan: keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 90%, kenaikan nilai lahan hingga tiga kali, sekitar 5 lapangan kerja per hektare, serta penyerapan karbon sekitar 8 kilogram CO2 per hektare per tahun.
Kebutuhan bahan baku dan persoalan stok industri
Warta Ekonomi mengutip catatan Kementerian Perindustrian bahwa sekitar 60% hingga 65% bahan baku industri makanan dan minuman Indonesia masih bergantung pada impor. Ketergantungan itu berbeda menurut komoditas: gandum sekitar 100%, gula industri hampir 100%, jagung pangan sekitar 90%, serta susu dan produk turunannya sekitar 80%. Untuk kedelai, garam industri, dan konsentrat buah, angkanya masing-masing sekitar 70%.
Dalam laporan yang sama, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) memperkirakan stok bahan baku industri berpotensi habis pada awal 2027. Sebagian anggota dilaporkan sudah mengalami kekurangan, terutama gula, garam, jagung, dan daging. GAPMMI meminta pemerintah mempercepat penetapan Neraca Komoditas.
Kementerian Perindustrian memberikan penilaian berbeda mengenai persediaan secara keseluruhan. Menurut kementerian, jumlah bahan baku secara agregat masih cukup hingga akhir 2026; persoalannya adalah mencocokkan stok yang tersedia dengan kebutuhan setiap perusahaan.
