Kepatuhan mitra dan capaian penyaluran
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Ramaijon Parulian Purba, dalam keterangan di Ambon pada Rabu yang diberitakan ANTARA, menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup seluruh jalur distribusi. Jaringan mitra, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), diawasi untuk memastikan mereka menaati aturan penyaluran, ketentuan harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas program pemerintah.
"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," kata Ramaijon.
Ramaijon meminta jajaran Bulog di kedua provinsi meningkatkan intensitas pengawasan dan menjalankan evaluasi berjenjang untuk menekan potensi penyimpangan. Para mitra juga terus didorong mematuhi ketentuan agar masyarakat menerima beras sesuai tujuan program.
Untuk 2026, target penyaluran SPHP di Maluku dan Maluku Utara ditetapkan sebesar 5.142 ton. Sebanyak 2.824 ton telah tersalurkan hingga 29 Oktober 2026, setara dengan 54,9 persen dari target tahunan. Kantor wilayah tersebut juga mengelola stok beras Program Public Service Obligation (PSO) sebanyak 9.424 ton.
Satgas nasional dan pemeriksaan internal
Pengawasan di Maluku dan Maluku Utara merupakan bagian dari kebijakan yang mencakup seluruh wilayah operasional Bulog. Di tingkat pusat, perusahaan membentuk Satuan Tugas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bukan satgas yang hanya bertugas di kedua provinsi itu.
Tugas satgas mencakup penelusuran jalur distribusi dan penilaian kepatuhan mitra. Satgas juga harus memastikan aturan dipatuhi pada setiap tahap penyaluran beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menginstruksikan jajaran kantor pusat hingga cabang agar lebih disiplin dan teliti dalam mengawasi distribusi, sehingga harga SPHP yang dibayar masyarakat tetap sesuai ketentuan pemerintah.
Terkait dugaan penyalahgunaan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Bulog telah menonaktifkan enam pegawai untuk keperluan penanganan internal. Dalam kebijakan yang disampaikan pada 29 Oktober 2026, Rizal menjelaskan bahwa tindakan administratif preventif itu dimaksudkan agar pemeriksaan berlangsung independen, transparan, dan objektif. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung.
Bulog juga menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum oleh aparat berwenang dan kesiapan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menangani dugaan pelanggaran secara objektif. Perusahaan berharap pengawasan tersebut membuat pelaksanaan SPHP lebih tertib dan akuntabel dalam menjaga pasokan serta harga beras dan melindungi kepentingan masyarakat.
Pemeriksaan RPK di Kediri
Penguatan pengawasan juga dilakukan Bulog Kantor Cabang Kediri melalui inspeksi mendadak ke sejumlah RPK binaannya. Hingga 30 Oktober 2026, cabang tersebut mencatat penyaluran SPHP sebanyak 14.172.510 kilogram, atau sekitar 14.172 ton.
Saluran penyaluran di Kediri mencakup outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengecer di pasar rakyat. Beras juga disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), outlet BUMN/BUMD, RPK Perum Bulog, dan swalayan atau toko modern.
