Benny mempertanyakan peran negara
Benny menyoroti perusahaan besar yang menjalankan usaha di Indonesia, tetapi menurutnya tidak sepenuhnya mengembalikan aset dan keuntungan mereka untuk pembangunan domestik. Ia mencontohkan laba triliunan rupiah dari hasil bumi Kalimantan yang digunakan untuk membangun fasilitas sosial di luar negeri, bukan membiayai pendidikan di Indonesia.
"Sumber daya alamnya dirampok, sawitnya ditanam di sini, kita makan remeh-temehnya, duitnya yang nikmatin Singapura," ujar Benny.
Ia juga mempertanyakan mengapa negara, dengan kapasitas fiskalnya yang besar, kalah gesit dari oligarki swasta dalam mengelola komoditas penting. Dalam penilaiannya, usaha perkebunan sawit dan pertambangan batu bara mampu menghasilkan margin besar tanpa membutuhkan teknologi tinggi.
Benny mengusulkan agar negara mengelola langsung sektor-sektor fundamental. Ia merujuk pengelolaan minyak oleh Arab Saudi dan berpendapat langkah serupa semestinya dapat mendorong pendapatan per kapita Indonesia hingga sejajar dengan negara maju di kawasan. Ia juga menduga negara sengaja ditempatkan dalam posisi kalah terhadap oligarki.
Perdagangan dan temuan dugaan manipulasi ekspor
Dalam hubungan perdagangan kedua negara, Singapura menyerap 4,8% dari seluruh ekspor Indonesia pada 2025. Data Kementerian Perdagangan yang dimuat Databoks Katadata mencatat nilainya sebesar US$13,44 miliar. Bahan bakar mineral menjadi komoditas terbesar dengan US$3,57 miliar, diikuti mesin/peralatan listrik US$2,22 miliar serta perhiasan/permata US$2,05 miliar.
Persoalan pencatatan transaksi ekspor juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut laporan Akurat.co, tim khusus yang menyelidiki dugaan manipulasi ekspor menemukan penjualan CPO oleh perusahaan Indonesia kepada anak usahanya di Singapura sebelum dijual ke Amerika Serikat. Barang dikirim langsung dari Indonesia ke AS, sedangkan administrasi transaksinya lebih dahulu melewati Singapura. Tim tersebut menemukan harga di pasar AS bisa mencapai dua kali harga ekspor yang dicatat untuk penjualan dari Indonesia ke Singapura.
Katadata melaporkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik under-invoicing selama 34 tahun terakhir menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara hingga US$908 miliar, setara Rp15.400 triliun.
Pemerintah telah menetapkan jalur ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Cakupan awalnya meliputi batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy. Berdasarkan laporan Katadata, gabungan nilai ekspor tiga komoditas itu pada 2025 melampaui US$72 miliar, atau 25,6% dari keseluruhan ekspor Indonesia.
Investasi asing dan hasil hilirisasi
Dalam kritiknya, Benny turut mempersoalkan dana yang masuk dengan label investasi asing. Ia menduga sebagian besar dana tersebut berasal dari keuntungan pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sebelumnya disimpan di luar negeri, kemudian ditanamkan kembali ke Indonesia.
Sementara itu, Bisnis.com melaporkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengenai hasil hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel. Menurut Rosan, kebijakan tersebut membuat nilai ekspor nikel beserta produk turunannya naik 10 kali lipat, dari US$3,3 miliar pada 2016 menjadi US$30 miliar pada 2025.
Pada Januari–September 2026, modal asing menyumbang 75% investasi hilirisasi. Hong Kong dan Singapura menjadi investor terbesar, masing-masing dengan nilai Rp146 triliun dan Rp116,1 triliun.
Pengurangan ekspor gas dan rencana pasokan listrik
Di sektor energi, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan pengurangan ekspor gas ke Singapura mulai berlaku pada 24 Oktober 2026. Besar pengurangannya adalah 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Kebijakan itu hanya berlaku bagi Singapura karena pipa ekspor tersebut terhubung ke negara itu.
Untuk listrik, Katadata melaporkan bahwa tujuh perusahaan Indonesia telah memperoleh persetujuan dan lisensi bersyarat dari Singapura. Total kapasitasnya sekitar 3,4 gigawatt (GW), dengan pelaksanaan dimulai dari sekitar 600 megawatt (MW), lalu ditingkatkan secara bertahap.
Pemerintah Indonesia juga menetapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60% sebagai syarat ekspor listrik berkapasitas 4 GW pada periode 2027–2035.
Penyelidikan kabut asap melibatkan perusahaan sawit
Hubungan kedua negara juga mencakup persoalan kabut asap kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia. Menurut Katadata, pada 14 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 per jam di bagian barat Singapura menyentuh 288 mikrogram per meter kubik. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak 2015.
Otoritas Lingkungan Singapura (NEA) memperluas penyelidikan dengan meminta keterangan dari 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura dan bergerak di bidang kelapa sawit atau kehutanan. Di antaranya adalah Wilmar International, Golden Agri International, dan First Resources.
