Hambatan pada layanan administrasi kependudukan
Menurut laporan Tribun Padang, Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Padang, Sugiyanto, menyampaikan keluhan tersebut di kantor Diskominfo. Ia mengatakan anggotanya menemui kendala saat menggunakan layanan administrasi kependudukan di Padang Mobile karena sebagian fitur belum dapat diakses secara optimal dengan pembaca layar.
"Kami berharap seluruh layanan digital Pemerintah Kota Padang, terutama Padang Mobile, bisa diakses oleh penyandang tunanetra," ujar Sugiyanto. Menurutnya, akses yang setara diperlukan agar pengguna tunanetra dapat memperoleh informasi dan mengurus layanan publik tanpa selalu meminta bantuan orang lain.
Untuk mengatasi hambatan verifikasi, Pertuni mengusulkan pilihan selain CAPTCHA yang memungkinkan pengguna dengan keterbatasan penglihatan melakukan verifikasi sendiri. Usulan dalam audiensi tersebut dilaporkan KlikPositif.com.
Padang Mobile merupakan aplikasi terpadu atau super app layanan publik milik Kota Padang. Berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Padang, Wali Kota Fadly Amran meluncurkannya pada Minggu malam, 10 Agustus 2025, di pelataran parkir GOR H. Agus Salim. Peluncuran itu berlangsung saat penutupan rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356.
Aplikasi tersebut tersedia gratis di Google Play Store dan App Store. Selain administrasi kependudukan, Padang Mobile memuat kanal pengaduan, informasi publik, serta layanan interaktif "Sapa Warga" yang menghubungkan masyarakat dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Diskominfo akan menindaklanjuti masukan
Kepala Diskominfo Kota Padang, Tommy TRD, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tentang layanan Padang Mobile yang belum terbaca pembaca layar. Ia menempatkan masukan Pertuni sebagai perhatian pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang inklusif, dengan akses informasi dan komunikasi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Tommy juga menyatakan kesiapan Diskominfo untuk memperkenalkan organisasi dan kegiatan Pertuni melalui kanal dinas tersebut. Sugiyanto mengapresiasi tanggapan itu dan berharap aspirasi yang disampaikan berlanjut menjadi akses pelayanan serta kesempatan pemberdayaan yang lebih setara.
Aksesibilitas aplikasi seluler juga tercakup dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Peraturan yang ditetapkan pada 25 September 2024 itu mewajibkan organisasi penyelenggara pelayanan publik menyediakan layanan yang ramah bagi kelompok rentan.
Dalam aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi, aturan tersebut secara eksplisit mencakup aplikasi seluler dan laman web. Informasi wajib tersedia dalam berbagai format yang dapat diakses, dengan menerapkan prinsip Desain Universal serta teknologi dan alat bantu pendukung.
Usulan layanan inklusif telah disampaikan sebelumnya
Sebelum bertemu Diskominfo, pengurus Pertuni Kota Padang telah beraudiensi dengan Wali Kota Fadly Amran di Kediaman Resmi Wali Kota pada Selasa, 21 April 2026. Pilar Bangsa News melaporkan bahwa pertemuan itu membahas kebutuhan penyandang tunanetra di sejumlah bidang.
Usulan Pertuni saat itu meliputi optimalisasi layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pengadaan sekretariat organisasi, serta kemudahan akses pendidikan sekolah rakyat bagi anak tunanetra. Pertuni juga meminta edukasi bagi aparatur kelurahan mengenai pelayanan inklusif dan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.
Pertuni Kota Padang memiliki 108 anggota. Menurut Pilar Bangsa News, organisasi ini terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan untuk mendata penyandang disabilitas, serta menjalankan program kesehatan bersama Lembaga Amil Zakat Mitra Umat Madani.
Permintaan stan jasa pijat akan diteruskan
Dalam audiensi 6 November, Pertuni turut memperkenalkan organisasinya dan menyampaikan kebutuhan penyandang disabilitas netra, termasuk peluang pemberdayaan ekonomi. Salah satu usulannya ialah penyediaan stan bagi anggota yang memiliki keterampilan jasa pijat pada bazar UMKM atau kegiatan Pemerintah Kota Padang.
Menurut KlikPositif.com, Tommy menyatakan permintaan stan tersebut akan diteruskan kepada dinas atau organisasi perangkat daerah terkait untuk dibahas lebih lanjut.
