Fasilitas nelayan dalam satu kawasan
Sutinah menyampaikan hal itu di Pelabuhan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat, pada Sabtu (7/11/2026) pagi. Menurut laporan Tribun Sulbar, ia hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pesta syukuran nelayan.
Bagi Sutinah, kampung nelayan merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan warga pesisir karena fasilitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan nelayan tersedia dalam satu kawasan. Ia menyebut kampung nelayan sudah dibangun di Sumare, sementara pembangunan di Bonda mendapat dukungan melalui aspirasi anggota Komisi IV DPR RI Sulfikar Suhardi.
Sutinah berharap dukungan pembangunan tersebut berlanjut. "Mudah-mudahan banyak kampung nelayan yang bisa terbangun di Kabupaten Mamuju sehingga banyak nelayan kita yang terbantu," ujarnya.
Sumare sudah beraktivitas, tiga lokasi tambahan diusulkan
Keterangan mengenai Sumare sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju Muhammad Yusuf kepada RRI Mamuju pada 27 Juli 2026. Ia menyatakan satu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibangun di Desa Sumare dan dinilai memenuhi kriteria Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Saat itu, menurut Yusuf, nelayan sudah beraktivitas di lokasi tersebut. Namun, peresmiannya masih menunggu agenda pemerintah pusat.
Yusuf juga menjelaskan bahwa DKP Mamuju mengajukan Bonda, Sampaga di Kecamatan Tapalang, dan Bakengkeng sebagai tiga lokasi tambahan pembangunan KNMP pada 2026. Usulan itu belum menentukan kelayakan lokasi; keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan tim survei KKP.
Pengawasan rekomendasi solar
Dalam kesempatan di Kasiwa, Sutinah turut membahas kesulitan warga pesisir memperoleh solar untuk melaut. Menurut dia, Pemkab Mamuju berupaya membantu dengan memberikan rekomendasi penambahan kuota BBM kepada SPBU yang melayani rekomendasi nelayan.
Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar rekomendasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang yang bukan nelayan. Dinas terkait, terutama Dinas Perikanan, diminta memastikan penerimanya adalah nelayan yang membutuhkan.
"Harus betul-betul nelayan kita yang diberikan, sehingga tidak ada yang salah sasaran," tegas Sutinah.
