Memetakan kebutuhan layanan dan sasaran program
Dominggus menyoroti kesenjangan pelayanan dasar di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan. PAPEDA diharapkan membantu pemerintah menemukan wilayah serta kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan.
"Kebutuhan masyarakat pesisir dan pegunungan itu berbeda. Data membantu kita menganalisis siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi," kata Dominggus. Ia menekankan bahwa statistik harus dibaca bersama kondisi di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pada peluncuran tersebut, Dominggus mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat memakai PAPEDA untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Setiap program harus memiliki kejelasan tentang masalah yang ditangani, wilayah sasaran, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang dituju.
Portal publik dan dasbor kepala daerah
PAPEDA terdiri atas portal data dan dasbor eksekutif. Portalnya mengumpulkan ribuan kumpulan data lintas sektor dari 41 OPD. Menurut Diskominfoperstatik Papua Barat, layanan ini terbuka bagi siapa pun yang memerlukan informasi pembangunan.
Dasbor eksekutif ditujukan untuk membantu kepala daerah membaca kondisi daerah dan menetapkan kebijakan berdasarkan data terintegrasi. Visualisasinya mencakup capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kesehatan fiskal, serta pelaksanaan dana Otsus periode 2025–2029.
Kepala Diskominfoperstatik Papua Barat Frans P. Istia menjelaskan pada peluncuran bahwa cakupan PAPEDA meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Informasi pendapatan daerah, APBD, serta program prioritas pemerintah juga tersedia di dalamnya.
Pemutakhiran data menjadi tanggung jawab OPD
Untuk menjaga kualitas informasi, setiap OPD harus menunjuk pengampu data, melengkapi rincian data prioritas, serta memperbaruinya secara berkala. Sekretaris daerah ditugaskan mengoordinasikan tindak lanjut antar-OPD.
Dalam pembagian peran pengembangan PAPEDA, Diskominfoperstatik bertindak sebagai walidata daerah. Bappeda mengoordinasikan kebutuhan data pembangunan dan indikator strategis, sedangkan perangkat daerah memasok data sektoral. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pembinaan statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia, termasuk pembinaan bagi pelaksanaan fungsi walidata.
Dukungan pengembangan dan persiapan
Persiapan ekosistem data ini antara lain dibahas dalam lokakarya Pemprov Papua Barat di Manokwari pada 8–10 Juni 2026. Lebih dari 124 peserta dari perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten mengikuti kegiatan yang juga membahas penguatan e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. Lokakarya tersebut didukung program kemitraan Australia–Indonesia SKALA.
Proyek PAPEDA digodok sejak Agustus 2026 dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Australia melalui SKALA, atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, yang mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri, mengapresiasi PAPEDA. Ia menilai tata kelola data yang kuat merupakan landasan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Besaran dana Otsus yang disalurkan
Sebagai konteks pemantauan dana Otsus, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat Moch Abdul Kobir pada 25 Juni 2026 menyampaikan bahwa penyaluran tahap I tahun anggaran 2026 telah mencapai 100 persen. Nilainya Rp695,93 miliar untuk 15 pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari penyaluran itu, delapan pemerintah daerah di Papua Barat menerima Rp343,96 miliar.
Pada 2025, DJPb mencatat pagu dana Otsus Papua Barat sebesar Rp1,562 triliun telah tersalur seluruhnya per 22 Desember 2025. Bagian untuk pemerintah provinsi mencapai Rp687,006 miliar.
Penyaluran tahunan dana Otsus dibagi menjadi tiga tahap: 30 persen pada tahap I dengan batas waktu paling lambat April, 45 persen pada tahap II paling lambat Juli, serta 25 persen pada tahap III paling lambat Oktober.
