Dari rehabilitasi gereja hingga revitalisasi sekolah
Lokasi pertama yang didatangi Ingkong di Sebatik adalah lahan yang sedang disiapkan untuk rehabilitasi Gereja Katolik Santo Yoseph. Pekerjaan tersebut menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari gereja, ia menuju SMAN 1 Sebatik Tengah untuk memeriksa pembangunan ruang kelas baru beserta ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Bimbingan Konseling (BK). Ketiga fasilitas itu didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Kunjungan kemudian berlanjut ke SMKN 1 Sebatik Barat, tempat revitalisasi sekolah dilaksanakan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya di Nunukan pada Jumat (6/11), Ingkong menjelaskan alasan pemeriksaan langsung tersebut. "Melalui kunjungan langsung seperti ini, kita ingin melihat sejauh mana progres pembangunan di lapangan, sekaligus memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Ia juga menekankan peran infrastruktur dan fasilitas pendidikan dalam memperbaiki pelayanan publik. Menurut Ingkong, perhatian terhadap kebutuhan itu merupakan bagian dari upaya pemerataan agar masyarakat perbatasan turut merasakan manfaat pembangunan.
Monev Nunukan dimulai sehari sebelumnya
Rangkaian pemeriksaan proyek di Kabupaten Nunukan sudah berlangsung sejak Rabu (4/11/2026), sebelum Ingkong menyeberang ke Sebatik. ANTARA News Kaltara melaporkan bahwa salah satu lokasi yang ditinjau hari itu ialah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan.
Di lokasi tersebut, pembangunan gudang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gudang senjata api telah mencapai sekitar 52 persen. Penyelesaiannya ditargetkan pada Desember.
Ingkong juga memeriksa pengaspalan sepanjang satu kilometer dalam pembangunan Jalan Coastal Road Nunukan. Proyek yang dibiayai PAD Provinsi Kaltara itu menghubungkan jalan Pangkalan TNI AL (Lanal), Sedadap, Pelabuhan Sei Jepun, hingga Mansapa.
Sebatik dan pembagian wilayah perbatasan
Sebatik merupakan pulau yang wilayahnya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Menurut detikcom, luas keseluruhannya 452,2 kilometer persegi, dengan 247,88 kilometer persegi menjadi bagian Indonesia. Wilayah utaranya dikuasai Malaysia dan termasuk Sabah.
Pembagian itu mengikuti garis lintang 4°10' berdasarkan Konvensi London 1891. Pulau tersebut terdiri atas lima kecamatan dan 19 desa.
Mengenai perubahan batas wilayah, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Makhruzi Rahman memberikan keterangan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada 21 Januari 2026. Ia menyatakan bahwa 127,3 hektare wilayah Sebatik yang sebelumnya merupakan bagian Malaysia kembali ke Indonesia, sementara 4,9 hektare wilayah Indonesia masuk ke Malaysia. Di lahan yang terdampak tercatat 1.007 tanam tumbuh dan 55 unit bangunan.
Status operasional PLBN hingga Oktober 2025
Infrastruktur perbatasan lainnya di pulau ini adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik. Kompas.id melaporkan bahwa pos tersebut belum beroperasi hingga Oktober 2025, meski Presiden Joko Widodo telah meresmikannya secara daring pada Oktober 2024.
Menurut catatan DPRD Nunukan, operasional PLBN mensyaratkan tersedianya fasilitas CIQS, yakni bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan, di kedua sisi perbatasan. Saat itu fasilitas tersebut baru ada di sisi Indonesia karena Malaysia belum meratifikasi Border Crossing Agreement. Malaysia juga meminta Indonesia membangun PLBN baru di Sei Menggaris terlebih dahulu.
