Cakupan bantuan dan alasan perluasan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rancangan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tersebut belum menjadi keputusan. Dalam keterangan tertulis pada Rabu (4/11/2026), ia mengatakan, "Kita terus mendalami, ada beberapa skema, salah satunya ini," katanya.
Menurut Gus Ipul, Kemensos menyusun simulasi bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar bantuan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dengan berbekal data akurat. Menurut detikJabar, sebelum usulan perluasan ini, bantuan PBI-JK mencakup masyarakat yang tercatat pada Desil 1 hingga Desil 5 DTSEN.
Masuknya Desil 7 hingga Desil 8 dalam usulan itu didasari pertimbangan bahwa kelompok menengah hingga menengah atas belum tentu mampu menanggung biaya ketika menghadapi masalah kesehatan. Gus Ipul menilai bantuan iuran diperlukan untuk menjaga akses layanan sekaligus mencegah penurunan kemampuan ekonomi keluarga saat salah satu anggotanya sakit.
PBI-JK merupakan bantuan pembayaran iuran, bukan uang tunai untuk penerima. Sebagaimana dijelaskan detikJabar, pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan sehingga peserta tidak perlu membayarnya secara mandiri. Peserta PBI-JK memiliki hak pelayanan rawat inap kelas 3.
Rencana pembagian biaya pusat dan daerah
Dalam skema yang disimulasikan, APBN akan membiayai peserta Desil 1 hingga Desil 4. Pemerintah kabupaten/kota direncanakan membayar iuran Desil 5 hingga Desil 6 melalui APBD, sedangkan pemerintah provinsi menangani Desil 7 hingga Desil 8. Kelompok Desil 9 hingga Desil 10 diharapkan tetap membayar iuran sendiri.
Kemensos menggunakan asumsi iuran Rp 42 ribu per orang per bulan. Dengan asumsi tersebut, kebutuhan pemerintah pusat diperkirakan Rp 52,49 triliun setahun untuk 104,15 juta jiwa. Pembiayaan kabupaten/kota diproyeksikan sebesar Rp 23,22 triliun setahun bagi 46,06 juta jiwa, sementara provinsi memerlukan Rp 19,07 triliun setahun untuk 37,84 juta jiwa.
Keseluruhan hitungan itu menghasilkan kebutuhan Rp 94,78 triliun per tahun untuk 188,05 juta jiwa. Gus Ipul menyebut porsi APBN sebesar 55 persen, kabupaten/kota 25 persen, dan provinsi 20 persen.
Selain memperluas perlindungan bagi Desil 1 hingga Desil 8, termasuk warga yang rentan jatuh miskin akibat biaya pengobatan, simulasi ini ditujukan untuk membagi tanggung jawab pembiayaan secara lebih adil antartingkat pemerintahan. Penggunaan DTSEN yang terus diperbarui juga dimaksudkan agar bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, tanpa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Peserta yang sudah dijamin tidak masuk rancangan
Pemetaan awal Kemensos mencatat sekitar 223,4 juta penduduk berada dalam Desil 1 hingga Desil 8. Dari kelompok itu, sekitar 84 persen atau 188,05 juta jiwa diproyeksikan dapat diusulkan menerima bantuan iuran pemerintah. Adapun 35,3 juta jiwa lainnya sudah mendapat jaminan dari pemberi kerja atau menjadi peserta mandiri kelas I dan II.
Karena sebagian penduduk telah memiliki jaminan kesehatan melalui pekerjaan maupun kepesertaan mandiri, Kemensos menekankan bahwa proyeksi Rp 94,78 triliun itu tidak seluruhnya merupakan kebutuhan tambahan anggaran pemerintah.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, menegaskan bahwa rancangan tersebut mengecualikan warga yang iurannya telah dibayar perusahaan tempat bekerja serta peserta mandiri kelas I dan II.
DTSEN sebagai dasar penentuan kelompok
Desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan keluarga lain. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, seperti dilaporkan Kontan.co.id, bahwa angka tersebut bukan ukuran absolut kemiskinan ataupun besaran pendapatan dan kekayaan. Pemeringkatannya mengolah berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Menurut RRI Bengkalis, DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Jika DTKS hanya memuat penerima bantuan sosial, DTSEN memuat data seluruh penduduk yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Penilaian kesejahteraan dalam basis data ini menggunakan 39 variabel.
Penyusunan DTSEN mengintegrasikan DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS, serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Bappenas. Kontan.co.id mencatat bahwa per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 memuat 290,13 juta catatan individu dan 95,98 juta catatan keluarga.
Pelaksanaan menunggu arahan Presiden
Joko Widiarto juga menyatakan pembahasan perluasan PBI-JK masih perlu dilanjutkan karena berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah, menurut CNBC Indonesia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan kepada CNBC Indonesia bahwa pelaksanaan skema Desil 1 hingga Desil 8 masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Kemensos akan terlebih dahulu melaporkan hasil koordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan kepada Presiden. Jika Presiden mengarahkan pelaksanaannya pada 2027, Agus menyatakan Kemensos siap menjalankannya.
