Pemeriksaan fasilitas hingga penetapan status
Sekretaris Daerah Muaro Jambi sekaligus Ketua Satgas MBG, Budhi Hartono, menjelaskan bahwa tim memeriksa legalitas, personel, peralatan, sumber air bersih, pengamanan, serta alat pemadam api ringan (APAR). Seluruh aspek itu menjadi bagian dari 14 indikator kelayakan operasional yang disusun BGN.
Menurut laporan Tribun Jambi pada 5 November 2026, tim satgas mendapat tugas di sejumlah titik pemeriksaan. Setelah penilaian lapangan selesai, temuan masing-masing tim akan dibahas dalam rapat pleno. Dari pembahasan tersebut, satgas akan menetapkan apakah suatu SPPG layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
Meski waktu yang diberikan sekitar 30 hari, Budhi menargetkan evaluasi selesai pada pekan yang sama dengan laporan tersebut. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan segera disampaikan kepada BGN pusat.
Budhi menyebut pemeriksaan ini sebagai langkah pencegahan sekaligus evaluasi BGN pusat atas kesiapan operasional dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di daerah. "Agar kejadian-kejadian serupa, seperti kasus keracunan dan sebagainya di tahun lalu, bisa dihindari," katanya.
Mandat Mendagri mencakup evaluasi penerima manfaat
Pemeriksaan di Muaro Jambi menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Melalui edaran ini, satgas diwajibkan meninjau dan menilai kesesuaian operasional SPPG.
CNN Indonesia melaporkan bahwa edaran yang diterbitkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu disosialisasikan dalam acara kick-off di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada 28 Oktober 2026. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta terlibat aktif dalam memastikan SPPG di wilayahnya layak beroperasi.
Edaran tersebut mengatur keterlibatan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satgas yang ditugaskan kepala daerah. Unsurnya meliputi bidang kesehatan dan pendidikan; pekerjaan umum dan lingkungan hidup; pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan; serta inspektorat.
Selain memeriksa SPPG, kepala daerah diminta mengevaluasi penerima manfaat MBG, terutama di perkotaan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah.
Hasil inspeksi dan evaluasi daerah harus disampaikan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri. Laporan itu memuat rekomendasi dalam tiga kategori kelayakan: dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak dilanjutkan.
Cakupan pengawasan dapur di Jambi
Di tingkat provinsi, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jambi Johansyah menjelaskan pada 28 Oktober 2026 bahwa pemeriksaan dapur meliputi izin operasional, administrasi, perizinan pemanfaatan, dan pemenuhan standar laik higiene sanitasi (SLHS), sebagaimana dilaporkan ANTARA News Jambi.
Pada tanggal yang sama, Satgas Percepatan MBG Provinsi Jambi mencatat 195 dapur SPPG yang dibangun pihak swasta atau aglomerasi sudah beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Sebanyak 203 dapur juga telah dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi belum semuanya beroperasi penuh. Catatan itu turut mencakup sembilan unit aktivasi baru serta 15 dapur bantuan Kementerian PU yang masih disiapkan untuk beroperasi.
Penanganan SPPG yang belum memenuhi syarat
Sebelum rangkaian inspeksi daerah ini, BGN telah menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG pada 16 September 2026 karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam siaran persnya, BGN merinci bahwa 821 SPPG masih mengurus pendaftaran SLHS, 447 sudah terdaftar tetapi belum memenuhi syarat, sedangkan status delapan lainnya belum terkonfirmasi.
BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG berkategori kritis apabila dalam tujuh hari tidak memenuhi ketentuan.
Sementara itu, menurut laporan ANTARA News Jambi, pemerintah pusat tengah mempersiapkan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) BGN dan kantor pelayanan pemenuhan gizi (KPPG) level dua di setiap provinsi. Persiapan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi tata kelola di daerah.
