Pemeriksaan rutin dan tanpa pemberitahuan
Habibi menyampaikan permintaan tersebut kepada Polda Banten beserta seluruh Polres jajarannya. Ia menginginkan pemeriksaan menjangkau aparatur di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi, sehingga pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar masyarakat umum.
"Untuk menindaklanjuti atensi Kapolri tersebut, sebaiknya Polda Banten dan Polres jajaran secara rutin melakukan tes urin kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, bupati hingga gubernur," tegas Habibi, sebagaimana diberitakan NasionalXpos.co.id.
Menurut Habibi, kasus Sekdes di Tunjung Teja menunjukkan perlunya pengawasan hingga pemerintahan tingkat paling bawah. Ia menilai tes urine dapat menjadi langkah pencegahan agar aparatur yang semestinya memberi contoh kepada masyarakat tidak menyalahgunakan narkoba.
FRIC juga mengusulkan tes dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Habibi menilai pemeriksaan mendadak dapat membantu menjaga objektivitas hasil sekaligus memetakan penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur. Ia meminta pengawasan berlangsung konsisten, mengikuti prosedur, dan disertai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Di lingkungan Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan pemeriksaan urine bagi seluruh personel. Liputan6.com melaporkan bahwa sebagai tindak lanjut, 36 pejabat Polres Metro Depok, mencakup jajaran pejabat utama, Kapolsek, dan Provost, mengikuti tes urine mendadak pada 23 Februari 2026. Seluruh hasilnya negatif narkoba.
Pengajuan penonaktifan dan tuntutan warga
Berantas Online melaporkan bahwa Sekdes Tunjungteja berinisial AM ditangkap bersama rekannya, H, atas dugaan keterkaitan dengan narkotika jenis sabu. Kepala Desa Tunjungteja, Endang Mubarok, membenarkan lokasi penangkapan berada di kantor desa. Namun, ia membantah keduanya sedang mengonsumsi sabu di tempat tersebut saat ditangkap.
Setelah berkoordinasi dengan kepolisian, Endang mengajukan penonaktifan sementara AM kepada Pemerintah Kecamatan Tunjungteja pada 7 Oktober 2026.
Kasus itu juga memunculkan tuntutan pemberhentian dari warga. Menurut Koran Banten, sejumlah warga Desa Tunjung Teja mendatangi Kantor Kecamatan Tunjung Teja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang pada 26 Oktober 2026. Mereka menuntut Sekdes diberhentikan atas dugaan pelanggaran berat berupa penyalahgunaan sabu.
Dalam aksi tersebut, massa mengklaim memegang bukti berupa surat atau berita acara penyerahan Sekdes kepada keluarganya untuk menjalani rehabilitasi jalan.
Rencana kewajiban tes bagi perangkat desa
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa tes urine akan diwajibkan bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia mulai 2026. Pernyataan itu ia sampaikan di Desa Sancang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 9 Juli 2025, sebagaimana dilaporkan ANTARA News. Kewajiban tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).
Pada Juli 2025, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom juga menyatakan bahwa peredaran narkoba telah menjangkau desa-desa, bukan hanya masyarakat perkotaan. Saat itu, BNN mencatat jumlah pecandu narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa, atau sekitar 1,7 persen dari total penduduk.
