Legalitas dan keamanan dalam proses produksi
Saat menyampaikan hal itu di Mataram, Kamis (29/10/2026), Yogi menjelaskan bahwa pelaku usaha perlu mengetahui aturan untuk jenis pangan olahan yang mereka produksi dan edarkan. Dokumen legalitas usaha dan produk mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta izin edar BPOM untuk produk yang diwajibkan memilikinya.
Yogi juga meminta pelaku usaha menerapkan praktik pengolahan pangan yang baik. Pemilihan bahan baku yang aman dan kebersihan selama produksi menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan serta mutu produk. "Pelaku usaha pangan olahan perlu memastikan produk yang dihasilkan aman, bermutu dan memenuhi persyaratan yang berlaku," katanya.
Menurut Yogi, keamanan dan legalitas merupakan bagian dari pengembangan usaha agar produk UMKM memenuhi aturan sekaligus mampu bersaing di pasar.
Batas penggunaan SPP-IRT
Tidak semua jenis pangan memiliki kewajiban atau jalur perizinan yang sama. Loka POM di Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 mengecualikan tiga kelompok dari kewajiban memiliki SPP-IRT: pangan olahan yang umur simpannya kurang dari tujuh hari, pangan siap saji, serta pangan yang belum diolah dan dapat langsung dikonsumsi.
Sementara itu, sejumlah kategori tidak dapat memakai SPP-IRT dan harus menempuh jalur izin edar BPOM. Kategori tersebut meliputi pangan beku, produk kaleng atau hermetis, produk dengan klaim kesehatan atau gizi, pangan untuk keperluan gizi khusus (PKGK), minuman beralkohol, serta pangan wajib SNI.
Konsultasi daring dan percepatan izin edar
Untuk layanan konsultasi dan pendampingan daring, BBPOM Mataram telah meluncurkan "Berugak Virtual" di Mal Pelayanan Publik Mataram pada 19 Juni 2026. Layanan ini mencakup perizinan, registrasi produk, keamanan pangan, kosmetik, dan obat tradisional.
BBPOM Mataram juga menjalankan program percepatan penerbitan nomor izin edar dua kali dalam setahun. Pendanaannya didukung APBN dari pemerintah pusat.
Hasil pendampingan UMKM di Lombok
Pada 2025, pendampingan BBPOM Mataram menjangkau 39 UMKM di Pulau Lombok, dengan penerbitan 202 Nomor Izin Edar (NIE). Dari jumlah itu, 78 NIE diterbitkan untuk 29 UMKM pangan olahan, empat NIE untuk dua UMKM obat bahan alam, dan 120 NIE untuk delapan UMKM kosmetik.
Menurut data yang diberitakan ANTARA News Mataram, sebaran penerbitan pada tahun tersebut mencakup 40 NIE di Kota Mataram, 106 NIE di Kabupaten Lombok Barat, 19 NIE di Kabupaten Lombok Tengah, 22 NIE di Kabupaten Lombok Timur, dan 15 NIE di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam cakupan dua tahun, yakni 2024-2025, BBPOM Mataram mendampingi 86 UMKM dan menerbitkan total 440 NIE. Rincian per kategorinya adalah enam NIE untuk tiga UMKM obat bahan alam, 164 NIE untuk 56 UMKM pangan olahan, serta 270 NIE untuk 12 UMKM kosmetik.
Produk pangan olahan yang sudah memperoleh NIE antara lain gula semut, minyak kelapa murni, dan minuman botanikal. Untuk obat bahan alam, izin diberikan pada produk cairan obat luar dan kapsul. Pada kategori kosmetik, produk yang telah berizin mencakup pomade, sabun cair, parfum, serta berbagai produk perawatan lainnya.
