Usulan Aceh dan penyelesaian teknis
Dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), Maman mengatakan telah mengecek kesiapan Bank Aceh untuk ikut menyalurkan bantuan. Ia meminta keterlibatan bank daerah itu ditindaklanjuti bersama tim teknis.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah sebelumnya mengusulkan agar penyaluran tidak hanya mengandalkan BSI. Selain mempertimbangkan penerapan prinsip syariah di Aceh, ia menilai BSI akan menanggung beban berat jika harus menyalurkan seluruh bantuan sendiri.
Fadhlullah berharap bantuan segera diterima masyarakat yang sedang menggerakkan kembali perekonomian setelah bencana November 2025. Ia menyebut harapan agar seluruh anggaran turun sebagai "hadiah bonus setahun bencana".
Maman juga menyatakan pemerintah pusat akan menindaklanjuti laporan serta usulan penanganan bencana dari Aceh dan Sumatera berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Penerima tahap pertama dan jadwal penyaluran
Menurut Maman, pencairan pekan ini ditujukan kepada 112.849 UMKM yang telah melewati verifikasi dan pembersihan data. Dari target 200.000 penerima manfaat, sekitar 88.000 UMKM lainnya akan memperoleh bantuan pada tahap kedua.
Data Kementerian UMKM yang disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas PRR pada 28 Oktober 2026 menunjukkan bahwa Aceh memiliki 70.296 penerima tahap pertama yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Di Sumatera Utara, penerimanya berjumlah 25.491 UMKM di 19 kabupaten/kota, sedangkan Sumatera Barat mencakup 17.062 UMKM di 13 kabupaten/kota. Nilai bantuan tahap pertama berjumlah Rp 338,547 miliar.
Untuk tahap kedua, kementerian menargetkan pengumpulan data calon penerima selesai paling lambat 2 November 2026. Data tersebut masih harus melalui verifikasi lanjutan. Maman menargetkan seluruh bantuan terealisasi sebelum Desember 2026, mengikuti perintah Presiden yang disampaikan melalui Ketua Satgas.
Hasil verifikasi dan kebijakan bagi penerima KUR
Pemerintah daerah mengusulkan 173.641 data UMKM. Sebanyak 60.792 data tidak lolos karena ditemukan ketidaksesuaian saat pemeriksaan melalui Dukcapil. Sekitar 23 ribu dari data yang tidak lolos itu juga tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Maman menegaskan bahwa Banpres rehabilitasi usaha mikro diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum terakses perbankan. Adapun penerima KUR mendapatkan kebijakan terpisah untuk meringankan pinjaman mereka.
Menurut laporan Kontan.co.id pada 10 Mei 2026, pemerintah memberikan relaksasi KUR kepada UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bentuknya meliputi perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan/atau suplesi, kemudahan administratif, serta suku bunga atau marjin sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.
Anggaran dan dukungan untuk membuka kembali usaha
Dalam rapat 28 Oktober 2026, Kementerian UMKM menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima tambahan anggaran belanja Rp 618 miliar dari Kementerian Keuangan. Anggaran itu berada dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRRP) 2026.
Maman juga menjelaskan bahwa bantuan bagi UMKM korban bencana dapat berbentuk barang. Kompor dan blender termasuk barang yang disebutnya untuk membantu pelaku usaha membuka kembali usaha kecil mereka.
Di luar Banpres, Kementerian UMKM menjalankan program pemberdayaan dengan sasaran sekitar 12.386 UMKM terdampak. Dukungan lainnya mencakup perbaikan 11 alat produksi dan revitalisasi satu rumah produksi bersama. Kementerian juga menyediakan layanan Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi terdampak, dengan total delapan klinik yang dibangun.
