Kementerian Transmigrasi Realokasi Anggaran untuk Pemulihan Pascagempa NTT
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu pemulihan kawasan transmigrasi yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, realokasi anggaran dilakukan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang rusak akibat bencana. Langkah ini diambil setelah menteri meninjau kondisi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat dan kawasan transmigrasi Macang Tanggar pada Kamis (27/8/2026).
"Kami juga melakukan sejumlah revisi APBN agar dana tersebut kita bisa alokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di NTT ini," ujar Iftitah.
Namun, besaran anggaran yang akan direalokasikan masih dalam proses penghitungan. Proses pengalihan anggaran membutuhkan koordinasi serta persetujuan dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Ribuan Rumah Rusak di Empat Kawasan
Menurut Iftitah, terdapat 17 kawasan transmigrasi di NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 satuan permukiman yang berada di empat kawasan transmigrasi terdampak bencana gempa.
Empat kawasan tersebut berada di Maukaro, Kabupaten Ende; Mbai, Kabupaten Nagekeo; Bajawa, Kabupaten Ngada; serta Komodo Sano Ngoang, Kabupaten Manggarai Barat.
Total sekitar 1.043 kepala keluarga transmigran terdampak bencana dengan 1.536 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan terbanyak terjadi di kawasan transmigrasi Mbai, Kabupaten Nagekeo, dengan sekitar 897 rumah rusak. Sementara itu, sekitar 140 rumah rusak di Maukaro, 369 rumah di Bajawa, dan 130 rumah di Komodo Sano Ngoang.
Prioritas Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Salah satu bentuk realokasi yang dilakukan Kementrans adalah mengubah penggunaan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran tersebut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
"Contohnya tadi yang kita sudah tinjau juga di madrasah. Itu kita juga lakukan realokasi budget, yang tadinya untuk infrastruktur jalan menjadi perbaikan madrasah," ujar Iftitah.
Menurut menteri, langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah melihat kebutuhan di lapangan, terutama fasilitas yang belum mendapatkan penanganan dari kementerian atau lembaga lain. Dengan demikian, realokasi anggaran diarahkan untuk memastikan tidak ada fasilitas penting yang terabaikan dalam proses pemulihan pascabencana.
