Pembenahan kelembagaan dan rekrutmen
Jeirry menyampaikan pandangannya dalam diskusi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Jakarta Timur, Jumat (30/10/2026). Ia mengingatkan agar perdebatan jumlah anggota tidak mengalihkan perhatian dari persoalan yang menurutnya lebih mendasar.
"Independensi dan akuntabilitas sekarang, bukan soal 5, 7, 9 (komisioner). Kan ini dialihkan soalnya, padahal problem paling serius penyelenggara kita adalah soal independensi dan integritas, bukan soal jumlah," kata Jeirry.
Karena itu, ia meminta revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi kesempatan untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas penyelenggara, alih-alih berhenti pada perubahan jumlah komisioner.
Persoalan rekrutmen juga pernah disoroti Jeirry dalam diskusi LIPTEKS PARKINDO bertajuk "Menjamin Rekrutmen KPU dan Bawaslu yang Benar dan Berintegritas", Kamis (10/9/2026). Menurut laporan Media Indonesia, ia menilai pencarian orang-orang baik saja tidak memadai tanpa pembenahan sistem seleksi. Usulannya mencakup keterbukaan kriteria dan dasar pemeringkatan calon, audit rekam jejak, pelibatan publik secara substantif, serta mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap calon penyelenggara pemilu.
Keterlibatan rakyat dalam revisi UU Pemilu
Dalam diskusi JPPR, Jeirry juga meminta agar kepentingan elite dan partai politik tidak menjadi satu-satunya orientasi revisi. Ia menekankan perlunya menilai setiap perubahan aturan dari pengaruhnya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat.
"Jadi ini yang menurut saya harus kita pertanyakan ketika mau merumuskan bagian-bagian itu, pertanyaan saya apakah ada rakyat di sana? Apakah kedaulatan rakyat tetap diperhitungkan di dalam semua pembahasan itu," ujarnya.
Bagi Jeirry, partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran warga untuk memberikan suara. Masyarakat juga harus mendapat ruang keterlibatan yang bermakna saat kebijakan pemilu disusun.
Menurut IDN Times, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu DPR RI dijadwalkan memulai pembahasan perubahan undang-undang tersebut pada 2 November 2026. Lembaga negara, pakar, akademisi, dan pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu akan diundang dalam proses itu.
Usulan sembilan anggota dan pertanyaan soal urgensi
Wacana perubahan jumlah anggota KPU disertai usulan perombakan cara rekrutmen. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengusulkan sembilan komisioner yang dipilih melalui tiga lembaga. Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi masing-masing memilih tiga orang, mengikuti pola pengisian hakim MK.
Sebagaimana dilaporkan IDN Times, Arya mengajukan rancangan itu untuk mencegah proses pemilihan anggota KPU dimonopoli satu kekuatan politik.
Namun, peneliti Perludem, Haykal, dan Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, mempertanyakan kebutuhan penambahan komisioner. Hurriyah menilai penambahan itu tidak mendesak karena KPU merupakan lembaga tetap dengan masa jabatan lima tahun.
Hurriyah juga menilai pemisahan pemilu nasional dan lokal melalui putusan MK berpotensi mengurangi beban kerja KPU. Selain mempertanyakan urgensinya, ia meminta kejelasan dasar perhitungan yang menghasilkan usulan sembilan anggota.
Seleksi KPU periode 2027-2032
Di tengah pembahasan tersebut, proses pergantian komisioner KPU untuk periode 2027-2032 juga berlangsung. IDN Times melaporkan pemerintah disebut sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) KPU, tetapi hingga Senin (26/10/2026), identitas para anggotanya belum diumumkan kepada publik.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pembentukan pansel paling lambat enam bulan sebelum masa keanggotaan KPU berakhir. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan pengumuman pansel semestinya sudah dilakukan pada 12 Oktober 2026.
