Ruang pengaduan bagi warga dan ormas
Dialog di Cafe Toss & Lokale, Jalur 2 Ngabang, dimulai pukul 10.20 WIB. Selain persoalan keamanan, peserta menyampaikan masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI), pupuk bersubsidi, dan hubungan antara pekerja dengan perusahaan.
Devi menyampaikan bahwa kepolisian ingin mendengar langsung keluhan warga dan mencari penyelesaian berdasarkan hukum. Ia menilai komunikasi yang terbuka diperlukan untuk membangun kepercayaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Landak. Aspirasi dalam pertemuan itu diharapkan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi, dengan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Peserta berasal dari Aliansi Ormas Kabupaten Landak, TBBR Kabupaten Landak, Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Persatuan Orang Belangin, Persatuan Orang Dayak, Forum Pemuda Dayak Landak, serta organisasi kepemudaan dan komunitas adat lainnya.
Dari kepolisian, hadir Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, Kabagops Kompol Imbang Sulystiono, Kasat Binmas AKP Andreas Quinn Hartono Putra, Kasat Lantas IPTU Risandy Indra Waspada, dan sejumlah pejabat utama Polres Landak.
Warga meminta kejelasan aturan berladang
Dalam pembahasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perwakilan warga meminta penjelasan tentang batasan pembukaan lahan untuk pertanian tradisional. Mereka berharap penanganan karhutla mempertimbangkan kehidupan petani dan budaya masyarakat adat, termasuk hubungan tradisi berladang dengan perayaan Naik Dango.
Kompas.com menjelaskan bahwa Naik Dango merupakan upacara tahunan Dayak Kanayatn seusai panen padi, umumnya sekitar 26-30 April. Upacara ini menjadi ungkapan syukur kepada Jubata atau Sang Pencipta, sekaligus permohonan agar panen selanjutnya melimpah. Tradisinya masih dijalankan di Landak, Mempawah, Kubu Raya, Pontianak, dan Sanggau. Padi panenan dimasukkan ke lumbung yang disebut dango, sementara tetua adat memimpin doa melalui ritual nyangahatn atau barema.
Menjawab permintaan warga, Devi meminta agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan membakar. Ia menyatakan Polres Landak tetap menjalankan pencegahan serta menegakkan hukum atas pelanggaran sesuai aturan.
Catatan BPBD Landak menunjukkan luasnya persoalan karhutla di daerah tersebut. Menurut laporan insidepontianak.com, Kepala Pelaksana BPBD Landak Suseno pada Selasa (1/9/2026) menyebut pemantauan BMKG mendeteksi 3.528 titik panas sepanjang Agustus 2026. Sebanyak 294 titik dipastikan sebagai kebakaran aktif, 3.123 titik terindikasi berpotensi kebakaran, dan 111 lainnya masuk kategori titik panas rendah. Kebakaran lahan tercatat di 11 dusun, 10 desa, dan tujuh kecamatan.
Landak juga termasuk penerima tambahan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla, bersama Mempawah, Sekadau, dan Sanggau. Menurut detikKalimantan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan tersebut. Dana sudah masuk ke rekening masing-masing pemerintah daerah sekitar dua hari sebelum rapat koordinasi karhutla di Ketapang pada Jumat (23/10/2026).
Tambahan itu membuat total Banpres untuk Kalimantan Barat mencapai Rp 240 miliar dalam dua tahap penyaluran. Pada tahap pertama, Rp 200 miliar diberikan kepada pemerintah provinsi serta 10 kabupaten/kota.
Penanganan narkotika dan perlindungan remaja
Devi melaporkan bahwa hingga Oktober 2026, Polres Landak telah menangani dan mengungkap 56 kasus narkotika. Warga dalam forum tersebut menilai penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengancam masa depan generasi muda, sehingga pencegahan, edukasi, dan penindakan perlu terus dilakukan.
Kapolres meminta warga melaporkan dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka melalui saluran resmi kepolisian. Informasi masyarakat dapat menjadi petunjuk awal bagi aparat untuk menentukan langkah penyelidikan sesuai prosedur.
Di luar penindakan, Polres Landak memberikan penyuluhan ke sekolah untuk mencegah kenakalan remaja. Kegiatannya juga mencakup literasi digital agar anak muda tidak mudah percaya informasi bohong maupun menyebarkan hoaks. Orang tua diminta mendampingi penggunaan media sosial dan mengawasi pergaulan anak.
Pengawasan BBM, pupuk, dan pertambangan
Menanggapi keluhan antrean dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Devi menyebut polisi sudah menempatkan personel di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Petugas membantu mengawasi distribusi, mengantisipasi penyalahgunaan, dan menertibkan antrean.
Kelangkaan BBM di Kalimantan Barat juga masuk dalam investigasi Ombudsman RI terhadap masalah serupa yang berkepanjangan di sejumlah daerah. Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026), Koordinator Bidang Perekonomian Ombudsman Abdul Ghoffar menyatakan hasil investigasi ditargetkan diumumkan pada Desember 2026. Ia menyebut kekosongan stok solar dan Pertalite sempat terjadi antara lain di Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Untuk pupuk, warga mengadukan dugaan peredaran produk oplosan serta penjualan pupuk bersubsidi yang diduga melampaui harga eceran tertinggi (HET). Polisi meminta informasi atau bukti awal mengenai dugaan pelanggaran distribusi dan penjualan tersebut agar dapat ditelusuri lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
Adapun dalam merespons PETI, kepolisian menyatakan mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif berupa edukasi, imbauan, serta pencegahan. Syaiful Bahri menekankan bahwa penegakan hukum harus profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta warga tidak mengambil tindakan main hakim sendiri.
Layanan ketenagakerjaan dan tindak lanjut sengketa tanah
Pekerja dan serikat buruh dapat menggunakan desk ketenagakerjaan yang disediakan Polres Landak untuk berkonsultasi serta berkoordinasi tentang hubungan industrial. Layanan itu disampaikan kepolisian saat warga mengangkat persoalan antara pekerja dan perusahaan.
Untuk dugaan sengketa dan penyerobotan tanah, termasuk di kawasan Jalan Munggu dan sekitarnya di Kecamatan Ngabang, Imbang Sulystiono menyatakan persoalannya akan dipelajari. Polres Landak akan berkoordinasi dengan Satreskrim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara penanganan berikutnya bergantung pada fakta yang ditemukan serta kewenangan tiap instansi.
Kepolisian mengimbau warga menggunakan jalur hukum dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memicu konflik. Perwakilan masyarakat juga meminta agar persoalan yang melibatkan masyarakat adat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat tanpa mengabaikan hukum yang berlaku.
Permintaan patroli dan imbauan keselamatan
Warga meminta patroli ditingkatkan untuk mengantisipasi pencurian, kenakalan remaja, dan gangguan keamanan lainnya. Imbang mengajak masyarakat menjaga hubungan baik, menghindari perselisihan, serta tidak main hakim sendiri.
Risandy Indra Waspada mengingatkan pengendara sepeda motor untuk memakai helm berstandar SNI, termasuk saat menempuh perjalanan dekat. Ia juga menyoroti knalpot yang tidak memenuhi standar atau knalpot brong. Polisi telah menindak penggunaannya dan menyampaikan imbauan kepada bengkel, tetapi tetap meminta dukungan warga untuk menekan persoalan tersebut.
Orang tua diminta tidak mengizinkan anak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum cukup umur atau belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).
Laporan keamanan melalui 110
Devi mengingatkan warga bahwa Call Center Polri 110 dapat digunakan secara gratis untuk melaporkan gangguan kamtibmas yang mereka temui atau alami. Tindak lanjut laporan akan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tingkat urgensi kejadian.
Pelapor diminta menjelaskan lokasi, jenis kejadian, dan kebutuhan penanganan agar petugas dapat memahami situasi yang dilaporkan.
